Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan perang terbuka terhadap praktik pungutan liar (pungli) di kawasan Pasar Baru Cikarang, menyusul relokasi ratusan pedagang kaki lima (PKL) ke area baru di halaman depan pasar tersebut.
Komitmen bebas pungli ditegaskan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, yang memastikan tidak ada toleransi bagi oknum yang mencoba memanfaatkan situasi relokasi pedagang.
Kalau ada praktik pungli harus ditindak, tegas Asep, Jumat (20/2/2026).
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk memastikan kawasan baru tersebut benar-benar steril dari pungutan tidak resmi.
Menurutnya, proses relokasi tidak boleh menjadi celah bagi oknum untuk menarik biaya di luar ketentuan. Koordinasi lintas institusi dilakukan sebagai langkah pencegahan sekaligus penindakan terhadap potensi pelanggaran di lapangan.
Pemerintah daerah ingin memastikan para pedagang dapat berjualan dengan aman dan tenang tanpa tekanan maupun beban tambahan yang dapat merugikan usaha kecil mereka.
Komitmen tersebut diperkuat oleh Kapolres Metro Bekasi, Sumarni, yang menyatakan kesiapan jajarannya menindak tegas segala bentuk pungli.
Ia bahkan membuka jalur pelaporan langsung bagi para pedagang yang merasa dirugikan.
“Apabila ada praktik pungli terhadap pedagang, mereka dipersilakan melapor langsung kepada saya. Cukup dengan mengambil foto atau merekam. Kami akan turun langsung sebagai bentuk pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa aparat tidak akan memberi ruang bagi praktik pemerasan di lingkungan pasar, sekaligus memastikan relokasi PKL berjalan tertib, aman, dan bebas dari pungli.
Karnata Red
Pemkab Bekasi Tegaskan Perang Terbuka terhadap Pungli di Pasar Baru Cikarang
