KARAWANG | SUARADESA.MY.ID.| Forum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (FPMI) adalah sebuah organisasi independen yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan pekerja migran Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. FPMI berupaya memberikan perlindungan maksimal dan kepastian hukum bagi pekerja migran yang menghadapi masalah.
Salah satu tujuan FPMI, yaitu meningkatkan kualitas perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia. Dan memiliki peran guna memberikan pendampingan dan advokasi bagi pekerja migran yang bermasalah.
Secara umum, FPMI merupakan wadah penting dalam upaya melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja migran Indonesia, serta memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan aman selama bekerja di luar negeri.
Untuk saat ini, FPMI sendiri memiliki ketua umum yaitu, Mahfud, S.H., M.H., ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Jawa Barat yaitu Dhani Rahmad alias Doni, dan pengurus di beberapa Kabupaten/Kota, yang disebut DPD (Dewan Pimpinan Daerah).
Perlu diketahui, untuk susunan dan kepengurusan FPMI DPD Kabupaten Karawang periode 2020-2025, telah dibekukan oleh ketua FPMI DPW Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan ketua FPMI DPW Jawa Barat, tentang Pembekuan SK FPMI DPD Kabupaten Karawang periode 2020-2025, nomor 03/SK/DPW-FPMI/VII/2020, Surat Keputusan tersebut diterbitkan pada 15 Juli 2025.
Surat Keputusan tersebut ditembuskan kepada DPP FPMI di Jakarta, Bupati Kabupaten Karawang, DPRD Kabupaten Karawang cq Komisi IV, Kepolisian Resort Karawang, Disnakertrans Kabupaten Karawang, dan Kesbangpol Kabupaten Karawang.
Sedangkan, sebagai pengganti pengurus lama FPMI DPD Kabupaten Karawang, ketua FPMI DPW Jawa Barat, telah mengeluarkan Surat Keputusan bernomor: 03/SK/DPW-FPMI/VII/2025,
tentang Pengesahan Susunan dan Komposisi Kepengurusan FPMI DPD Kabupaten Karawang.
Adapun, susunan kepengurusan baru FPMI DPD Kabupaten Karawang periode 2025-2030, terdiri dari Nendi Wirasasmita (Ketua), Irwanto (Sekretaris), dan H. Solehudin Bholenk (Bendahara). Hal itu berdasarkan Surat Keputusan FPMI DPW Jawa Barat, yang ditandatangani dan dikeluarkan pada 27 Juli 2025.
Red
