BEKASI – Sebuah pemandangan kontras terjadi di depan Kompleks Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi pada Kamis (2/4/2026). Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kabupaten Bekasi menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “#BenahinBekasi”. Aksi yang awalnya berjalan damai tersebut berujung ricuh ketika massa mencoba merangsek masuk ke dalam kompleks Pemda.
Kericuhan pun pecah. Adu jotos antara mahasiswa dan petugas keamanan, termasuk Satpol PP dan petugas pengamanan dalam (Pamdal), tak terhindarkan. Para mahasiswa yang menuntut perbaikan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan di RSUD yang buruk, hingga indikasi korupsi sejumlah pejabat, harus berhadapan dengan barisan petugas yang mencoba menghalau mereka. Beberapa mahasiswa bahkan sempat tersungkur dan mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut.
Namun, di saat suasana di luar gerbang memanas dan penuh ketegangan, pemandangan yang sangat berbeda justru terlihat di dalam salah satu ruangan di gedung Pemda. Plt Bupati Bekasi tampak sedang asyik menikmati makan siang bersama.
Dalam sebuah rekaman video yang beredar, terlihat Plt Bupati sedang lahap menyantap hidangan nasi kotak. Tidak ada raut wajah tegang atau khawatir meskipun di luar sana teriakan dan kericuhan sedang terjadi. Mereka tampak berbincang santai dan tertawa seolah tidak terjadi apa-apa.
Menyikapi peristiwa diatas, Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Ade Gentong, sangat menyesalkan terjadinya adu jotos dan tindakan represif terhadap mahasiswa. Menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional yang dilindungi undang-undang. Seharusnya aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, bukan kekerasan.
“Kami menilai di saat rakyatnya (mahasiswa) sedang berdarah-darah di luar gerbang sedangkan Plt Bupati Bekasi sedang asyik makan siang bersama diruangannya, ini adalah bentuk ketidaksensitifan publik yang nyata. Ini adalah potret buruknya etika birokrasi yang memutus rantai empati antara pemimpin dan rakyat.” Ungkapnya.
“Persoalan yang dibawa mahasiswa—mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga dugaan korupsi—adalah persoalan klasik yang butuh jawaban konkret. Kami mendesak Pemda Bekasi untuk segera membuka ruang audiensi yang transparan.” Tambahnya.
”Pemimpin seharusnya kenyang paling terakhir setelah rakyatnya sejahtera, bukan asyik makan siang saat aspirasi rakyat dibalas dengan pukulan di depan rumahnya sendiri.” Tutupnya.
