KABUPATEN BEKASI — Proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi menuai polemik serius. Hal ini mencuat setelah adanya insiden pengusiran wartawan saat meliput tahapan open bidding yang digelar di GRHA MERIT, Kabupaten Bekasi.
Peristiwa tersebut memicu kecurigaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas proses seleksi jabatan strategis yang seharusnya dilaksanakan secara terbuka.
Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Bekasi, Ade Gentong, menilai tindakan pengusiran wartawan sebagai sinyal kuat adanya kepanikan panitia seleksi terhadap pengawasan publik.
“Jika prosesnya bersih dan sesuai aturan, tidak ada alasan menghalangi kerja jurnalistik. Pengusiran ini menjadi alarm keras bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi,” tegas Ade Gentong.
Selain insiden tersebut, kejanggalan lain juga ditemukan pada pengumuman hasil asesmen peserta. Menurut Ade, hasil asesmen tidak mencantumkan keterangan Memenuhi Syarat (MS) maupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yang seharusnya menjadi informasi dasar dan krusial dalam proses seleksi.
“Penghilangan status MS dan TMS membuka ruang dugaan manipulasi hasil asesmen,” ujarnya.
Polemik ini semakin menguat dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bekasi, terkait dugaan praktik uang ijon proyek APBD. Kondisi tersebut dinilai semakin memperkuat kecurigaan terhadap pelaksanaan open bidding jabatan Eselon II yang sedang berlangsung.
Ade Gentong menilai KPK perlu segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap seluruh proses seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon II tersebut. Ia menduga adanya aroma mahar jabatan serta indikasi pengkondisian nama pemenang yang diduga telah dikantongi sebelum seluruh tahapan seleksi selesai.
“Jika benar demikian, maka open bidding ini hanya formalitas semata,” katanya.
Atas berbagai kejanggalan tersebut, IWO Indonesia DPD Kabupaten Bekasi mendesak Plt. Bupati Bekasi untuk segera membatalkan proses open bidding yang tengah berjalan dan melaksanakan seleksi ulang secara terbuka, transparan, independen, serta melibatkan pengawasan publik.
Red
Open Bidding Eselon II Pemkab Bekasi Disorot, Wartawan Diusir Saat Peliputan
