KARAWANG – Proyek pembangunan sabuk pantai di Kecamatan Pakisjaya dan jetty di Muara Sedari – Karawang kembali memantik sorotan tajam publik. Dugaan penggunaan tenaga ahli fiktif kini mencuat, memperkuat anggapan bahwa pelaksanaan dua proyek strategis Bidang SDA Dinas PUPR Karawang tersebut sarat persoalan sejak awal.
Dua proyek ini berada di bawah Bidang SDA Dinas PUPR Karawang. Proyek Jetty Muara Sedari dilaksanakan CV Cakra Buana Utama dengan nilai kontrak sekitar Rp 2,4 miliar, sementara proyek sabuk pantai Pakisjaya digarap CV Mazel Arnawama Indonesia dengan nilai Rp 903,48 juta.
Jetty Muara Sedari dibangun sepanjang 160 meter, tinggi 3,5 meter, dengan masa pelaksanaan 85 hari kalender. Sedangkan sabuk pantai Pakisjaya memiliki panjang kurang lebih 80 meter, tinggi 2,5 meter, lebar atas 2 meter, lebar bawah 9 meter, dan masa pelaksanaan 90 hari kalender.
Tenaga Ahli Diduga Fiktif, Proyek Dinilai Tak Profesional
Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian SH MH, kembali menegaskan keraguannya sejak awal atas proyek tersebut. Ia mengaku pernah menyampaikan bahwa dua proyek ini tidak akan selesai tepat waktu karena diduga dikerjakan oleh pihak yang hanya meminjam bendera perusahaan.S
saya menyimpulkan proyek ini dikerjakan tidak profesional. Karena pihak pelaksana diduga hanya meminjam perusahaan lain. Kalau memang perusahaan sendiri, seharusnya mereka punya data konkret soal konsultan dan tenaga ahli. Bukan malah digantikan mandor yang mengaku-ngaku wartawan saat dikonfirmasi,” tegas Asep, Senin (8/12/2025).
Bidang SDA Dinilai Langganan Sorotan
Askun—sapaan akrab Asep—menyebut bahwa Bidang SDA PUPR Karawang nyaris selalu menjadi polemik. Menurutnya, hal itu terjadi bukan tanpa alasan, melainkan karena minimnya kualitas kerja dan lemahnya pengawasan internal.
Bidang SDA ini kerjaannya selalu jadi sorotan karena tidak pernah ada pekerjaan yang membanggakan. Saya minta Pak Bupati pindahkan Kabid SDA. Katanya sudah ajukan pengunduran diri, tapi sampai sekarang kok masih dipertahankan?” ujarnya.
Dalam nada lebih tajam, Askun menantang Kabid SDA untuk terbuka.
Dia selalu mengaku akademisi dan orang pintar. Tapi kalau kerjaannya amburadul, ayo kita buka-bukaan. Jangan merasa paling bersih,” katanya.
Pekerjaan Baru 30 Persen, Kualitas Dipertanyakan
Askun memaparkan, hingga akhir November 2025, progres dua proyek tersebut baru sekitar 30 persen, sehingga sangat kecil kemungkinan dapat rampung sebelum batas akhir Desember 2025.
Kalau pun dipaksakan selesai, kualitasnya pasti dipertanyakan. Jangan sampai proyek miliaran rupiah hanya jadi formalitas demi menggugurkan kontrak,” tandasnya.
Ia meminta awak media terus melakukan pemantauan di lapangan.
Alasan Banjir Rob Dinilai Tidak Masuk Akal
Mandor proyek Jetty Muara Sedari beralasan terjadi banjir rob sehingga terjadi keterlambatan pengerjaan. Namun Askun menilai alasan itu tidak relevan jika konsultan dan tenaga ahli benar-benar bekerja secara profesional.
Force majeure itu memang diakui. Tapi kalau tenaga ahlinya nanti terbukti fiktif, ya alasan itu tidak berlaku. Bagaimana mau bekerja benar kalau sistemnya saja tidak profesional?” katanya.
Sindiran Pedas Untuk A
Askun juga menyoroti sikap Aparat Penegak Hukum (APH) yang dinilainya terlalu pasif dan hanya menunggu proyek selesai untuk mulai menyelidiki dugaan penyimpangan.
“APH ini selalu diam ketika ada dugaan proyek asal-asalan. Mereka selalu bilang harus menunggu selesai dulu kalau mau menyelidiki. Padahal apa salahnya dari awal melakukan teguran dan pembinaan?” ujarnya.
Ia menegaskan, pembinaan sejak dini sangat penting agar potensi pelanggaran bisa dicegah, bukan baru disoal setelah proyek terlanjur merugikan masyarakat.
Jangan cuma menonton. Proyek-proyek seperti ini harus diawasi ketat sejak awal agar kualitasnya tidak mengecewakan masyarakat,” tutup Askun.
Karnata
