KARAWANG — Suasana tegang mewarnai pertemuan antara ratusan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Karawang pada Senin (01/12/2025). Para pensiunan menuntut pencairan dana kadeudeuh atau uang purna bakti sebesar Rp14 juta yang hingga kini tak kunjung mereka terima.
Ketegangan memuncak ketika salah satu pensiunan yang merupakan guru senior meluapkan emosinya dengan berteriak lantang di tengah forum.
“Jangan dividio-vidio! Saya bukan nyari ketenaran! Saya mah butuh juga duitnya!” teriaknya, membuat suasana pertemuan semakin panas.
Sementara itu, pengurus KORPRI Karawang menegaskan bahwa organisasi tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi seluruh tuntutan para pensiunan. Kas KORPRI disebut kosong akibat masalah yang ditinggalkan kepengurusan sebelumnya.
Ketua KORPRI Kabupaten Karawang, Asip Suhendar, yang hadir bersama Ridwan Salam, menjelaskan bahwa saat proses serah terima jabatan, pengurus baru tidak menerima kas yang memadai.
Uangnya kurang, enggak ada. Saat serah terima dari pengurus lama, uang tunai limit sama sekali, dan beberapa aset juga belum jelas,” ujar Asip.
Menurut Asip, angka Rp14 juta yang dijanjikan kepada para pensiunan adalah perhitungan pengurus lama yang dinilai tidak realistis. Ia menyebutkan bahwa pemasukan dari iuran PNS aktif tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang pensiun setiap tahunnya.
ni bukan menyalahkan pengurus lama, tapi Rp14 juta itu hitungnya seperti apa? Dengan ratusan pensiunan yang harus dibayar, dananya jelas tidak mencukupi,” tegasnya.
Karena itu, pengurus menawarkan skema pembayaran Rp7 juta per pensiunan agar dana dapat digulirkan dan penyelesaian tunggakan bisa dimulai tahun depan.
Di sisi lain, Ridwan Salam menyoroti buruknya administrasi pada masa kepengurusan sebelumnya, termasuk minimnya bukti setoran iuran yang dapat diverifikasi.
Pembuktian setorannya di mana? Itu ada di pengurus lama. Kami masuk sebagai pengurus baru, kondisinya kas sudah seperti ini,” jelasnya.
Menjawab kecurigaan para pensiunan mengenai dugaan penyalahgunaan dana, Asip menegaskan bahwa pihaknya telah melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit total.
Makanya kami menggunakan pemeriksaan KAP supaya semuanya jelas. Hasilnya menunjukkan bahwa dana memang tidak cukup,” kata Asip.
Berdasarkan perhitungan sementara, KORPRI Karawang membutuhkan dana sekitar Rp16 hingga Rp17 miliar untuk melunasi seluruh kewajiban kepada pensiunan.
Asip memperkirakan beban itu akan sedikit berkurang tahun depan karena jumlah PNS yang memasuki masa pensiun diperkirakan menurun, meskipun rekrutmen CPNS baru juga terbatas.
Terkait ancaman sejumlah pensiunan yang berencana melaporkan persoalan ini kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), Asip mempersilakan.
Silakan saja. Justru itu akan membuka fakta sebenarnya mengenai kondisi keuangan KORPRI yang ditinggalkan pengurus lama,” ujarnya.
Pertemuan berakhir dalam ketegangan tanpa mencapai kesepakatan. Para pensiunan menegaskan akan terus menuntut hak mereka, sementara pengurus KORPRI berkomitmen menyelesaikan persoalan sesuai kemampuan keuangan organisasi dan hasil audit yang sedang berjalan.
Karnata
